resuffle KIB I

Perombakan kabinet atau reshuffle sebetulnya bukan peristiwa politik baru dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-Orde Baru. Semua presiden yang pernah memimpin negara ini–dari 1999 hingga kini—memiliki cara masing-masing dalam menyikapi kritik yang diarahkan kepada kabinet mereka.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merancang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama (2004-2009) dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi menjaga stabilitas pemerintahannya selama 5 tahun. Kabinet yang beranggotakan 36 menteri ini hasil akomodasi Presiden dengan berbagai unsur yang dinilai bisa menyokong jalannya pemerintahan.

Ciri utama KIB I adalah struktur menteri koordinator dipertajam agar bisa memfokuskan diri pada program-program utama, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan KKN, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yudhoyono juga merekrut pejabat-pejabat pada kabinet presiden sebelumnya. Dengan komposisi demikian, tidak salah kabinet ini dijuluki sebagai ”Kabinet Pelangi” atau ”Kabinet Daur Ulang Plus”.

Kenyataannya, meski dirancang seakomodatif mungkin, ancaman reshuffle tetap saja membayang. Pada periode pertama masa pemerintahannya, Yudhoyono merombak posisi 13 menterinya, tahun 2005 sebanyak 6 menteri dan tahun 2007 sebanyak 7 menteri diganti. Pada periode kedua pemerintahannya, Yudhoyono baru mengganti satu menteri pada tahun 2010.

Berbeda dengan Yudhoyono, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kabinet dengan jumlah menteri lebih sedikit, 35 orang. Meski demikian, Kabinet Persatuan Nasional ini banyak disoroti lantaran para menterinya kebanyakan muka baru dan ditengarai kurang berpengalaman teknis di bidangnya. Kondisi ini diperparah dengan gaya kepemimpinan Gus Dur yang gampang memberhentikan menterinya.

Sejak dilantik pada 26 Oktober 1999 hingga Mei 2000, paling tidak ada 7 anggota kabinet yang diganti, di antaranya Laksamana Sukardi, Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. Untuk mengefektifkan pemerintahannya, pada Agustus 2000, Presiden merombak kembali kabinetnya dengan jumlah menteri lebih sedikit lagi, yaitu 27 orang. Inilah kabinet paling ramping sepanjang era reformasi.

Relatif stabil

Kabinet Gotong Royong yang dibentuk Megawati Soekarnoputri pada 9 Agustus 2001 prosesnya tidak sekompleks pembentukan KIB atau tidak seramping Kabinet Persatuan Nasional. Namun, kabinet ini sempat memunculkan optimisme publik karena beberapa menterinya—terutama tim ekonomi—dinilai sebagai orang yang tepat di posisi yang tepat. Tim ekonomi dalam kabinet ini lalu dipandang sebagai ”the Dream Team” bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Sebut saja Menko Ekuin Dorodjatun Koentjoro-Jakti yang memiliki akses ke lembaga-lembaga internasional dan Menteri Keuangan Boediono yang sudah lama bergelut di dunia perbankan. Dua sektor yang menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional sudah berada di tangan yang tepat.

Meskipun secara politis terdapat gesekan antarmenteri dalam kabinet, Kabinet Gotong Royong terbilang relatif stabil karena jarang terdengar ada isu reshuffle pada kabinet ini. Selama masa pemerintahannya, Presiden Megawati tidak pernah mengganti satu pun menterinya. Gejolak hanya terjadi ketika masa pemerintahan Megawati memasuk tahap-tahap akhir, ketika para menterinya mengundurkan diri karena ikut dalam pencalonan presiden. (Sultani/Litbang Kompas)